JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia (DPP FK-PKBM Indonesia) menggelar acara Halal Bi Halal secara hybrid pada Sabtu, (18/4/2026). Bertepatan dengan 30 Syawal 1447 H, acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga pendidikan non-formal di Indonesia.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPP FK-PKBM Indonesia, Mulyadi, M.Pd, menekankan pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan pendidikan kesetaraan yang bermutu, bermartabat, mandiri, dan berkelanjutan.
"Sudah 20 tahun lebih kita memberikan layanan, melayani anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Pendidikan adalah pilar untuk menunjukkan bangsa, tiang untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Satu niat kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Mulyadi.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan acara yang dihadiri secara daring. Namun demikian, ia berharap momen ini mampu memperkuat soliditas FK-PKBM Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Tantangan Tata Kelola dan Digitalisasi PNFI
Acara yang dipandu oleh Maulini Zainal Abidin ini menghadirkan narasumber utama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, yakni Dr. Novrian Satria, yang mewakili Direktur Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI).
Dalam paparannya, Dr. Novrian menyampaikan apresiasi tinggi kepada FK-PKBM Indonesia. Ia menegaskan bahwa pendidikan non-formal dan informal bukan sekadar "juru selamat" bagi yang terlepas dari sistem formal, melainkan telah menjadi ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.
"Pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman yang dinamis. Tantangan terbesar kita saat ini adalah terkait tata kelola. Tanpa tata kelola yang baik, potensi besar PNFI hanya akan menjadi gerakan sporadis tanpa dampak yang terukur," tegas Novrian.
Ia memaparkan tiga aspek utama yang harus dibangun dalam tata kelola PKBM ke depan, yakni:
1. Standarisasi Mutu: Memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan industri dan kearifan lokal.
2. Akuntabilitas: Transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan hasil pembelajaran.
3. Integrasi: Membangun konektivitas antara jalur formal dan non-formal melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar kompetensi masyarakat lebih diakui.
Peringatan Soal Data Fiktif dan Visi Indonesia Emas
Salah satu poin keras yang disampaikan oleh Dr. Novrian adalah terkait integrasi data di Dapodik. Ia meminta seluruh pengelola PKBM untuk jujur dan akurat dalam memasukkan data.
"Data yang tumpang tindih atau bahkan data fiktif hanya akan merusak perencanaan nasional dan menghambat penyaluran bantuan insentif. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan modul ke PDF, tapi soal ekosistem. Kami sedang merancang agar setiap lulusan PKBM bisa terdeteksi langsung oleh radar dunia usaha dan industri," jelasnya.
Menutup sambutannya, Dr. Novrian menaruh harapan besar agar PKBM turut serta mencetak SDM unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Pendidikan bukan hanya mengejar gelar di atas kertas, melainkan menumbuhkan kompetensi dan karakter yang membumi. PKBM bukan sekedar jalur alternatif, PKBM adalah masa depan pendidikan dunia. Mari kita buktikan bahwa dari jalur non-formal dan informal, lahirlah pemimpin bangsa yang tangguh dan kompeten," pungkasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah Halal Bi Halal oleh Ustad Dr. Muhammad Aqil Musi, S.Pd., M.Pd, yang mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa mengikhlaskan setiap jerih payah dan dedikasi dalam memajukan PKBM sebagai sebuah bentuk amal jariyah yang pahalanya tidak akan terputus. (MK)
ASTINA | Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional
