PM dan KKA di SKB dan PKBM: Berpijak pada Realitas Warga Belajar
Opini tutor PKBM tentang peluang dan tantangan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam pendidikan nonformal.
Pemerintah mendorong transformasi pendidikan melalui Pembelajaran Mendalam (PM) serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Pada 2026, sebanyak 29 Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) yang terdiri atas 15 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 14 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ditetapkan sebagai Sekolah Model implementasi PM dan KKA. Lembaga ini diharapkan menjadi rujukan praktik baik dan penggerak inovasi pembelajaran.
Sumber: Direktorat PNFI Kemendikdasmen .
Sebagai tutor PKBM, saya memandang kebijakan ini sebagai peluang penting. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan lembaga, kapasitas tutor, karakteristik warga belajar, serta keberlanjutan program.
Pembelajaran Mendalam: Bukan Sekadar Istilah Baru
Pembelajaran Mendalam harus menghadirkan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Warga belajar tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga mampu memahami, menerapkan, dan merefleksikannya.
Pendekatan ini relevan bagi pendidikan kesetaraan karena warga belajar Paket A, B, dan C memiliki latar belakang beragam. Pengalaman bekerja, mengurus rumah tangga, atau menjalankan usaha seharusnya menjadi sumber belajar.
Tutor dapat mengaitkan pembelajaran dengan perhitungan usaha, kesehatan, anggaran rumah tangga, lingkungan, atau persoalan di tempat kerja. Pengetahuan menjadi bermakna ketika warga belajar dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah nyata.
Namun, PM berisiko menjadi sekadar administrasi jika keberhasilan hanya diukur dari modul, laporan, dan dokumentasi. Bukti keberhasilan harus terlihat dari kemampuan warga belajar menjelaskan konsep, menerapkannya dalam situasi berbeda, mempertimbangkan solusi, dan merefleksikan hasil belajar.
Koding dan Kecerdasan Artifisial
KKA dapat membantu warga belajar memahami teknologi, berpikir komputasional, memecahkan masalah, serta menggunakan kecerdasan artifisial secara kritis.
Pembelajaran tidak harus dimulai dengan komputer canggih. Kegiatan tanpa perangkat digital, seperti menyusun langkah penyelesaian masalah, mengenali pola, dan membuat instruksi yang runtut, dapat menjadi tahap awal. Pembelajaran selanjutnya disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia.
Referensi: Panduan Koding dan Kecerdasan Artifisial Kemendikdasmen .
Penggunaan AI juga memiliki risiko. Warga belajar dapat menjadikannya jalan pintas, menerima informasi yang keliru, atau membagikan data pribadi. Karena itu, mereka perlu dibiasakan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan menjaga keamanan data.
UNESCO menekankan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan perlu berpusat pada manusia, melindungi data, memperhatikan pemerataan akses, dan memperkuat kapasitas pendidik. Baca panduan UNESCO tentang AI dalam pendidikan .
Lima Tantangan Implementasi PM dan KKA di SPNF
1. Kesenjangan perangkat dan konektivitas
Tidak semua SKB dan PKBM memiliki komputer, internet stabil, atau anggaran yang memadai. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa akses internet di Sumatera Selatan mencapai 70,54%. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses belum universal dan tidak otomatis mencerminkan kemampuan memanfaatkan internet untuk belajar.
Solusinya adalah pemetaan fasilitas, penggunaan perangkat secara bergiliran, bahan belajar luring, serta kemitraan untuk mendukung akses teknologi.
Sumber: Badan Pusat Statistik .
2. Kompetensi tutor tidak seragam
Tidak semua tutor siap merancang PM, mengajarkan pemikiran komputasional, atau menggunakan AI secara pedagogis. Penelitian studi kasus di PKBM Al-Insan, Sumedang, menunjukkan kebutuhan penguatan andragogi, teknologi, dan pengelolaan pembelajaran. Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi ke seluruh PKBM, tetapi relevan sebagai bahan pertimbangan.
Tutor membutuhkan pendampingan, praktik mengajar, umpan balik, dan komunitas belajar, bukan hanya pelatihan singkat.
3. Karakteristik warga belajar berbeda
Warga belajar memiliki pekerjaan, tanggung jawab keluarga, pengalaman belajar yang terputus, serta kemampuan literasi dan numerasi yang beragam. Karena itu, pembelajaran tidak dapat sekadar menyalin pola sekolah formal.
Materi perlu disusun secara bertahap dan kontekstual. Asesmen diagnostik dapat membantu tutor menentukan dukungan yang dibutuhkan agar materi tidak terlalu sulit ataupun terlalu mudah.
4. Beban administrasi dapat menggeser fokus pembelajaran
Perencanaan, dokumentasi, dan evaluasi memang penting. Namun, semuanya jangan sampai mengurangi waktu tutor untuk mengajar dan mendampingi warga belajar.
Dokumentasi sebaiknya digunakan untuk refleksi dan perbaikan, bukan menjadi tujuan utama. Kualitas pembelajaran harus tetap menjadi pusat perhatian.
5. Keberlanjutan dan replikasi tidak otomatis berhasil
Praktik yang berhasil di satu PKBM belum tentu cocok diterapkan di tempat lain. Replikasi bukan sekadar menyalin kegiatan, melainkan menyebarluaskan prinsip, bukti hasil, cara mengatasi masalah, serta pelajaran dari kegagalan dengan menyesuaikannya pada kondisi lokal.
Apakah Status Sekolah Model Menjamin Keberhasilan?
Status Sekolah Model merupakan titik awal, bukan bukti bahwa kualitas pembelajaran telah meningkat. Keberhasilan perlu dilihat dari dukungan yang diterima lembaga, keterlibatan tutor, relevansi pengalaman belajar, dan perubahan kompetensi warga belajar.
Jumlah pelatihan, perangkat, dan kegiatan merupakan keluaran program. Peningkatan pemahaman, kemandirian, literasi digital, dan kemampuan memecahkan masalah merupakan hasil yang perlu diukur.
Enam Prioritas yang Perlu Dilakukan
- Memetakan kondisi nyata. Kenali kemampuan awal warga belajar, kompetensi tutor, fasilitas, dan kebutuhan masyarakat sebelum menentukan bentuk program.
- Memperkuat kompetensi tutor. Hubungkan pelatihan dengan praktik, pendampingan, observasi, refleksi, dan berbagi pengalaman antartutor.
- Menyesuaikan pembelajaran dengan pendidikan nonformal. Gunakan pendekatan fleksibel dan kontekstual tanpa mengurangi kompetensi yang harus dicapai.
- Mengajarkan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Perkuat verifikasi informasi, perlindungan data, pemahaman bias AI, dan etika penggunaan teknologi.
- Mengukur hasil belajar. Gunakan proyek, portofolio, demonstrasi keterampilan, dan refleksi sebagai bukti perkembangan kompetensi.
- Membangun dukungan berkelanjutan. Perkuat kerja sama pemerintah, pengelola SPNF, komunitas tutor, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Penutup: Teknologi Harus Menguatkan Manusia
Saya mendukung penguatan PM dan KKA di pendidikan nonformal. Warga belajar berhak memperoleh kompetensi yang relevan dengan kehidupan dan masa depan mereka.
Namun, perubahan pendidikan tidak cukup dilakukan melalui program, aplikasi, perangkat digital, atau pelatihan. Kualitas pembelajaran tetap bergantung pada kemampuan tutor memahami warga belajar, merancang pengalaman yang bermakna, memberikan umpan balik, dan menumbuhkan kemandirian.
Keberhasilan PM dan KKA bukan diukur dari kecanggihan perangkat atau kemeriahan kegiatan, melainkan dari kemampuan warga belajar memahami persoalan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan.
Sekolah model yang baik adalah lembaga yang mampu membuktikan adanya perubahan nyata bagi warga belajar.
Transformasi pendidikan nonformal harus berpijak pada realitas warga belajar agar PM dan KKA tidak berhenti sebagai agenda, tetapi menjadi sarana memperkuat kompetensi dan kesempatan belajar masyarakat.
Catatan sumber: Artikel ini merupakan opini dari sudut pandang tutor pendidikan kesetaraan. Data program dan rujukan kebijakan dicantumkan untuk membantu pembaca menelusuri informasi lebih lanjut. Temuan tentang tantangan implementasi perlu diuji dan diperkaya dengan data lapangan dari masing-masing SPNF.
M. Kurtubi, Tutor Kesetaraan
